Selamat datang, Pengunjung. Silahkan masuk atau mendaftar.
23 November 2014, 06:20:10 AM

Masuk dengan nama pengguna, kata sandi dan lama sesi
Cari:     Pencarian lanjutan
Segera lengkapi Nama Tampilan Anda dengan identitas yang benar, bukan nama samaran.
* Home Bantuan Cari Masuk Registrasi
+  Forum Fakultas Psikologi UGM
|-+  Diskusi Psikologi
| |-+  Psikologi Sosial
| | |-+  PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PROSES HUKUM DI INDONESIA (1)
« sebelumnya berikutnya »
Halaman: [1] Cetak
Penulis Topik: PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PROSES HUKUM DI INDONESIA (1)  (Dibaca 31843 kali)
intan yaniar saputri
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 3

« pada: 27 Maret 2009, 09:17:12 AM »

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa/psikis manusia, sehingga dalam setiap kehidupan manusia maka psikologi berusaha untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Tak terkecuali dalam permasalahan hukum. Di Indonesia, psikologi kemudian membagi bidangnya menjadi 6 yaitu psikologi klinis, perkembangan, psikologi umum dan eksperimen, psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi. Pada kenyataannya di Amerika, pembagian ini sudah menjadi lebih dari 50 bagian, mengikuti semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia. Salah satunya
adalah permasalahan dalam bidang hukum, bagian dari psikologi yang menanganinya sering dikenal sebagai psikologi forensik. Apa itu psikologi forensik ?

The committee on ethical Guidelines for forensic psychology (Putwain & Sammons, 2002) mendefinisikan psikologi hukum sebagai semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Bartol & Bartol (dalam Wrightsman, 2001) menyatakan psikologi hukum dapat dibedakan menjadi :
a. Kajian/ penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proseshukum (seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan juri/hakim, perilaku criminal)
b. Profesi psikologi yang memberikan bantuan berkaitan dengan hukum. Profesi ini di Amerika sudah sedemikian berkembangnya, seperti Theodore Blau, ia merupakan ahli psikologi klinis yang merupakan konsultan Kepolisian. Spealisasinya adalah menentukan penyebab kematian seseorang karena dibunuh atau bunuh diri. Ericka B. Gray, ia seorang psikolog yang bertugas melakukan mediasi terutama pada perkara perdata. Sebelum perkara masuk ke pengadilan, hakim biasanya menyuruh orang yang berperkara ke Gray untuk dapat memediasi perkara mereka. John Stap adalah seorang psikolog social, ia bekerja pada pengacara. Tugasnya adalah sebagai konsultan peradilan, ia akan merancang hal-hal yang akan dilakukan pengacara maupun kliennya agar dapat memenangkan perkara. Richard Frederic, adalah seorang ahli rehabilitasi narapidana.

Dengan mengamati rofesi-profesi tersebut, kita dapat membayangkan betapa psikolog berperan penting dalam sistem hukum di Amerika. Begitu luasnya bidang kajian psikologi hukum maka Blackburn (dalam Bartol & Bartol, 1994; Kapardis, 1995) membagi bidang tersebut menjadi tiga bidang, psychology in law, psychology and law, psychology of law.

Psychology in law, merupakan aplikasi praktis psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan. Psychology and law, meliputi bidang psycho-legal research yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa. Psychology of law, hubungan hukum dan psikologi lebih abstrak, hokum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Hampir setiap hari koran maupun telivisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Bentuknya beragam. Ada  perampokan, pemerasan, perampasan, penjambretan, pembunuhan, perkosaan, pencopetan, penganiayaan,  dan kata lain yang mengandung unsur pemaksaan, atau kekerasan terhadap fisik ataupun harta benda korban.
    Berikut ini salah satu contoh berita yang dikutip dari salah satu media di Surabaya.

“Tembak  Mati Polisi, Gasak Rp. 1,9 Miliar Perampokan di Bank Mandiri Capem Jl. Bukit Kota, Kota Pinang, Labuhan Batu. Bandit-bandit jalanan itu menembak dua polisi dan satu diantaranya kabur dengan membawa uang hasil rampokan. Polisi sulit mengetahui identitas pada perampok. Sebab mereka menutupi wajahnya dengan kain sebo ketika menjalankan aksinya. Aksi perampokan yang terjadi pukul 10.000 WIB pagi  itu diawali dengan kedatangan sebuah Daihatsu Troper berplat BM. Begitu berhenti di parkiran, beberapa penumpang mobil itu berhamburan turun. Mereka langsung memberondongkan tembakan ke udara. “Empat orang menenteng senpi laras panjang dan dua senpi genggam,”ujar saksi mata di tempat kejadian. Setelah  merobohkan Bripda Lauri, enam perampok masuk ke bank. Mereka menodong kasir lalu memaksanya untuk mengumpulkan uang yang ada di bank. Kasir yang ketakutan buru-buru mengambil semua uang seperti yang diminta perampok (JP, 26 Oktober 2004).    Kengerian, ketakutan, keheranan, kebencian dan bahkan trauma psikologis barangkali yang menjadi kata-kata yang terungkap setelah melihat atau mengalami peristiwa tersebut. 

Banyak sudut pandang yang digunakan untuk memberikan penjelasan fenomena tindakan kriminal yang ada. Pada kesempatan ini saya mencoba dari sisi psikologis pelakunya.  Sudut pandang ini tidak dimaksudkan untuk memaklumi tindakan kriminalnya, melainkan semata-mata hanya sebagai penjelasan. 

Coba kita cermati Ragam Pendekatan Teori Psikologis Perilaku Kriminalitas yang sebetulnya berawal dari penjelasan yang diberikan oleh folosof, ahli genetika, dokter, ahli fisika, dan sebagainya. Bermula dari berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan, dan beberapa kajian sebelumnya yang terkait dengan perilaku kriminal, maka pada tulisan ini disampaikan beberapa padangan tentang perilaku kriminal

A. Pendekatan Tipologi Fisik / Kepribadian yang memandang bahwa sifat dan karakteristik fisik manusia berhubungan dengan perilaku kriminal. Tokoh yang terkenal dengan konsep ini adalah Kretchmerh dan Sheldon: Kretchmer dengan constitutional personality, melihat hubungan antara tipe tubuh dengan kecenderungan perilaku. Menurutnya ada tiga tipe jarigan embrionik dalam tubuh, yaitu endoderm  berupada sistem digestif (pencernaan), Ectoderm: sistem kulit dan syaraf, dan Mesoderm yang terdiri dari tulang dan otot. Menurutnya orang yang normal itu memiliki perkembangan yang seimbang, sehingga kepribadiannya menjadi normal. Apabila perkembangannya imbalance, maka akan mengalami problem kepribadian.  William Shldon (1949) , dengan teori Tipologi Somatiknya, ia bentuk tubuh ke dalam tiga tipe. a)     Endomorf:  Gemuk (Obese), lembut (soft), and rounded people, menyenangkan dan sociabal. b)     Mesomorf : berotot (muscular), atletis (athletic people), asertif,  vigorous, and bold.c)      Ektomorf : tinggi (Tall), kurus (thin), and otk berkembang dengan baik (well developed brain),   Introverted, sensitive, and nervous Menurut Sheldon, tipe mesomorf merupakan tipe yang paling banyak melakukan tindakan kriminal.  Berdasarkan dari dua kajian di atas, banyak kajian tentang perilaku kriminal saat ini yang didasarkan pada hubungan antara bentuk fisik dengan tindakan kriminal. Salah satu simpulannya misalnya, karakteristik fisik pencuri itu memiliki kepala pendek (short heads), rambut merah (blond hair), dan rahang tidak menonjol keluar (nonprotruding jaws), sedangkan karakteristik perampok misalnya ia memiliki rambut yang panjang bergelombang, telinga pendek, dan wajah lebar.  Apakah pendekatan ini diterima secara ilmiah? Barangkali metode ini yang paling mudah dilakukan oleh para ahli kriminologi kala itu, yaitu  dengan mengukur ukuran fisik para pelaku kejahatan yang sudah ditahan/dihukum, orang lalu melakukan pengukuran dan hasil pengukuran itu disimpulkan. 

B. Pendekatan Pensifatan / Trait Teori tentang kepribadian yang menyatakan bahwa sifat atau karakteristik kepribadain kepribadian tertentu berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Beberapa ide tentang konsep ini dapat dicermati dari hasil-hasil pengukuran tes kepribadian.  Dari beberapa penelitian tentang kepribadian baik yang melakukan teknik kuesioner ataupun teknik proyektif dapatlah disimpulkan kecenderungan kepribadian memiliki hubungan dengan perilaku kriminal. Dimisalkan orang yang cenderung melakukan tindakan kriminal adalah rendah kemampuan kontrol dirinya, orang yang cenerung pemberani, dominansi sangat kuat, power yang lebih, ekstravert, cenderung asertif, macho, dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sangat tinggi, dan sebagainya. Sifat-sifat di atas telah diteliti dalam kajian terhadap para tahanan oleh beragam ahli. Hanya saja, tampaknya masih perlu kajian yang lebih komprehensif tidak hanya satu aspek sifat kepribadian yang diteliti, melainkan seluruh sifat itu bisa diprofilkan secara bersama-sama.   

C. Pendekatan Psikoanalisis dengan tokoh sentral Sigmund Freud yang melihat bahwa perilaku kriminal merupakan representasi dari “Id” yang tidak terkendalikan oleh ego dan super ego. Id ini merupakan impuls yang memiliki prinsip kenikmatan (Pleasure Principle). Ketika prinsip itu dikembangkannya Super-ego terlalu lemah untuk mengontrol impuls yang hedonistik ini. Walhasil, perilaku untuk sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang.  Mengapa super-ego lemah? Hal itu disebabkan oleh resolusi yang tidak baik dalam menghadapi konflik Oedipus, artinya anak seharusnya melakukan belajar dan beridentifikasi dengan bapaknya, tapi malah dengan ibunya.  Penjelasan lainnya dari pendekatan psikoanalis yaitu bahwa tindakan kriminal disebabkan karena rasa cemburu pada bapak yang tidak terselesaikan, sehingga individu senang melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan hukuman dari bapaknya.  Psikoanalist lain (Bowlby:1953) menyatakan bahwa aktivitas kriminal merupakan pengganti dari rasa cinta dan afeksi. Umumnya kriminalitas dilakukan pada saat hilangnya ikatan cinta ibu-anak.

D. Pendekatan Teori Belajar Sosial yang dimotori oleh Albert Bandura (1986). Bandura menyatakan bahwa peran model dalam melakukan penyimpangan yang berada di rumah, media, dan subcultur tertentu (gang) merupakan contoh baik tuntuk terbentuknya perilaku kriminal orang lain.  Observasi dan kemudian imitasi dan identifikasi merupakan cara yang biasa dilakukan hingga terbentuknya perilaku menyimpang tersebut. Ada dua cara observasi yang dilakukan terhadap model yaitu secara langsung dan secara tidak langsung (melalui vicarious reinforcement)Tampaknya metode ini yang paling berbahaya dalam menimbulkan tindak kriminal. Sebab sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui observasi terhadap model mengenai perilaku tertentu. 

E. Pendekatan Teori Kognitif yang selalu menuntut kita untuk menanyakan apakah pelaku kriminal memiliki pikiran yang berbeda dengan orang “normal”? Yochelson & Samenow (1976, 1984) telah mencoba meneliti gaya kognitif (cognitive styles) pelaku kriminal dan mencari pola atau penyimpangan bagaimana memproses informasi. Para peneliti ini yakin bahwa pola berpikir lebih pentinfg daripada sekedar faktor biologis dan lingkungan dalam menentukan seseorang untuk menjadi kriminal atau bukan. 

Dengan mengambil sampel pelaku kriminal seperti ahli manipulasi (master manipulators), liar yang kompulsif, dan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya mendapatkan hasil simpulan bahwa pola pikir pelaku kriminal itu memiliki logika yang sifatnya internal dan konsisten, hanya saja logikanya salah dan tidak bertanggung jawab. Ketidaksesuaian pola ini sangat beda antara pandangan mengenai realitas.

Lantas, apakah sebetulnya faktor penyebab perilaku kriminal? Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan tindakan kriminal.  Berikut ini kami kutipkan dari beberapa pendapat ahli sebelum orang psikologi membuat penjelasan teoritis seputar  hal ini. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an). Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau, 1700-an) . Atavistic trait atau  Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal (Cesare  Lombroso, 1835-1909). Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional (Teoritisi Klasik Lain).

Kiranya tidak ada satupun faktor tunggal yang menjadi penyebab dan penjelas semua bentuk kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mencoba mengangkat dua teori yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang berperilaku. Teori pertama yaitu dari Deutsch & Krauss, 1965) tentang level of aspiration. Teori ini menyatakan bahwa keinginan seseorang melakukan tindakan ditentukan oleh tingkat kesulitan dalam mencapai tujuan dan probabilitas subyektif pelaku apabila  sukses dikurangi probabilitas subjektif kalau gagal.  Teori ini dapat dirumuskan dalam persama seperti berikut:

V = (Vsu X SPsu) – (Vf X SPf)

Dimana:
V = valensi = tingkat aspirasi seseorang
su= succed = suksesf = failure = gagal
SP= subjective probability

Teori di atas, tampaknya cocok untuk menjelaskan perilaku kriminal yang telak direncanakan. Karena dalam rumus di atas peran subyektifitas penilaian sudah dipikirkan lebih dalam akankah seseorang melakukan tindakan kriminal atau tidak.   Sedangkan perilaku yang tidak terencana dapat dijelaskan dengan persamaan yang diusulkan oleh kelompok gestalt tentang Life Space yang dirumuskan B=f(PE). Perilaku merupakan fungsi dari life-spacenya. Life space ini merupakan interaksi antara seseorang dengan lingkungannya.

Mengapa model perilaku Gestalt digunakan untuk menjelaskan perilaku kriminal yang tidak berencana?  Pertama, pandangan Gestalt sangat mengandalkan aspek kekinian. Kedua, interaski antara seseorang dengan lingkungan bisa berlangsung sesaat. Ketiga, interaksi tidak bisa dilacak secara partial.     

Dengan demikian bagaimana cara penanganan perilaku kriminal? Banyak pendapat menyatakan bahwa kriminalitas tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Yang bisa hanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan.
a) Hukuman selama ini hukuman (punishment) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Dan pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah kriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya.
b) Penghilang Model melalui tayanganMedia masa itu ibarat dua sisi mata pisau . Ditayangkan nanti penjahat tambah ahli, tidak ditayangkan masyarakat tidak bersiap-siap.
c) Membatasi Kesempatan Seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Kalau pencuri akan lewat pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri.
d) Jaga diri. Jaga diri dengan ketrampilan beladiri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal bisa dilakukan oleh warga masyarakat. 

Cara-cara di atas memang tidak merupakan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus.   

(.... bersambung...)



« Edit Terakhir: 09 April 2009, 07:08:36 PM oleh neila » Tercatat
intan yaniar saputri
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 3

« Jawab #1 pada: 27 Maret 2009, 09:18:49 AM »

(LANJUTAN...)

Terapi dan Pencegahan Psikopat

Sebagai kelainan kepribadian yang belum bisa dipastikan penyebabnya, Psikopat belum bisa dipastikan bisa disembuhkan atau tidak. Hare sendiri mengamati bahwa perawatan terhadap Psikopat, bukan saja tidak menyembuhkan, melainkan justru menambah parah gejalanya, karena Psikopat ybs. bisa makin canggih dalam memanipulasi perilakunya yang merugikan orang lain, Walaupun demikian, Hare menegaskan bahwa kenyataan bahwa Psikopat belum bisa disembuhkan, tidak berarti bahwa Psikopat tidak perlu dirawat sama sekali. Keadaan ini justru harus memacu para pakar, karena merupakan tantangan yang harus dipecahkan. Beberapa hal, kata Hare akan membaik sendiri dengan bertambahnya usia, misalnya energi yang tidak sebesar waktu muda lagi. Proses ini seharusnya bisa dipercepat dengan prosedur tertentu (Ramsland, tanpa tahun).

Di sisi lain, Kirkman (2002) yang percaya bahwa kerpibadian Psikopat terbentuk karena salah asuh pada masa kecil, berpendapat bahwa Psikopat bisa dicegah jika indikasi kelainan kepribadian itu bisa dideteksi sedini mungkin dan diberi asuhan sedemikian rupa sehingga meminimalkan risiko individu dari kekurangan afeksi pada masa kecilnya yang akan menyebabkan berkembangnya perilaku yang merugikan dari seorang Psikopat.

Dampak dari ketidak tahuan ilmuwan tentang penyembuhan Psikopat, adalah timbulnya reaksi dalam masyarakat untuk melindungi diri dari serangan Psikopat melalui Undang-undang. Tetapi seperti halnya dalam hal perumusan ruang lingkup dan topik penelitian, Undang-undang anti Psikopat juga lebih dipengaruhi oleh pandangan awam, ketimbang penelitian ilmiah.

Di Belanda, misalnya, UU anti Psikopat diluncurkan dua kali, yaitu pada awal abad XX dan di tahun 2002. Tujuannya tidak berubah dalam kurun waktu yang sekitar 100 tahun itu, yaitu untuk mencegah “disturbed criminals” untuk mengganggu masyarakat, dengan cara menangkap mereka dan mendidik mereka di dalam penjara agar bisa berperilaku yang lebih sesuai dengan norma masyarakat. Tetapi akibatnya adalah polisi dengan gampang menangkap dan memenjarakan setiap pemabok di jalanan dengan dakwaan Psikopat (Oei, 2005). Demikian pula di AS. Hukum anti Psikopat di AS dimulai tahun 1930an dengan UU di negara-negara bagian Midwestern yang ditujukan kepada Sex offenders, berupa UU anti Psikopat seksual. Pada tahun 1990an dikeluarkan UU anti Sexually deviant behavior, yang arahnya adalah pencegahan Psikopat seksual, melalui program-program pencekalan. Namun masyarakat ingin tetap mempertahankan UU tahun 1930an tentang anti Sex offenders, karena sifatnya yang lebih coercive dan dirasakan bisa lebih melindungi masyarakat. Akhirnya terbitlah UU anti Sex offender itu (Sexually Violent Predator Acts (SVP). Ternyata jurisprudensi selama puluhan tahun tidak diperhatikan, yang berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan medis hampir-hampr tidak diperhatikan dalam pembuatan UU baru (Granlund, 2005; Quinn, Forsyth & Mullen-Quinn, 2004). Kecenderungan untuk lebih memperhatikan pendapat awam ketimbang pertimbangan pakar juga terbukti dalam sebuah survey yang dilakukan terhadap 172 mahasiswa Strata 1. Kepada mereka ditanyakan, seandainya mereka harus memberi hukuman terhadap tersangka SVP dengan predikat Psikopat atau yang non-Psikopat, yang manakah yang akan mereka beri hukuman yang lebih berat? Yang Psikopat atau non-Psikopat? Dan siapakah yang akan mereka jadikan acuan? Tuntutan jaksa atau kesaksian dokter ahli (clinician)? Jawab responden adalah hukuman lebih berat pada yang Psikopat, berdasarkan tuntutan jaksa, bukan kesaksian dokter ahli (Guy & Edens, 2003).

Lantas, apakah sesungguhnya peran Psikolog Forensik? Berikut akan dipaparkan beberapa tugas psikolog forensik yang dapat dilakukan sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana, baik terhadap pelaku, saksi, di lembaga pengadilan, dan pemasyarakatan.

1. Pengenalan Metode Interogasi terhadap pelaku yang berbasis Psikologi.
Interogasi oleh petugas kepolisian kepada pelaku yang bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Beberapa teknik lama yang sering kita dengar selama ini digunakan 'OKNUM' polisi diantaranya adalah dengan melakukan kekerasan fisik, teknik ini banyak mendapatkan kecaman karena orang yang tidak bersalah dapat mengakui kesalahan akibat tidak tahan akan kekerasan fisik yang diterimanya. Teknik interogasi dengan menggunakan teori psikologi dapat digunakan misalnya dengan teknik maksimalisasi dan minimalisasi (Kassin & McNall dalam Constanzo, 2006). Psikolog forensik dapat memberi pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi ini.

2. Criminal profiling mengenai pelaku dapat disusun dengan bantuan teori psikologi. Psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Misal pada kasus teroris dapat disusun criminal profile dari teroris, yang berguna dalam langkah penyidikan di kepolisian maupun masukan bagi hakim (misalnya apakah tepat teroris dihukum mati atau hanya seumur hidup).

3. Psikolog forensik juga dapat membantu polisi dengan melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku.
Pada Korban. Beberapa kasus dengan trauma yang berat menolak untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi terhadap korban, misal pada anak-anak atau wanita korban kekerasan dibutuhkan keterampilan agar korban merasa nyaman dan terbuka. Penggalian korban perkosaan pada anak yang masih sangat belia dapat digunakan alat bantu boneka (Probowati, 2005).
4. Psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi baik terhadap pelaku maupun korban. Pada kasus di Malang ketika seorang ibu yang membunuh 4 anaknya dan ia bunuh diri. Seorang psikolog dapat menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti tidak langsung yaitu catatan yang ditinggalkan oleh almarhum, data yang diperoleh dari teman, keluarga korban atau teman kerja. Tujuan otopsi psikologi adalah merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Otopsi psikologi akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau bunuh diri.

Bagaimana peran psikolog forensik ddari sisi saksi?.
Proses peradilan pidana tergantung pada hasil investigasi terhadap saksi, karena baik polisi, jaksa dan hakim tidak melihat langsung kejadian perkara. Penelitian menemukan hakim dan juri di Amerika menaruh kepercayaan 90 % terhadap pernyataan saksi, padahal banyak penelitian yang membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi banyak yang bias. Diperlukan teknik investigasi saksi yang tepat a.l: teknik hipnosis dan wawancara kognitif.

Teknik hipnosis digunakan ketika informasi tentang suatu kejadian tidak ada kemajuan yang berarti atau pada Saksi/korban yang emosional (malu, marah) dan menghilangkan memorinya. Dengan teknik hipnosis, ia merasa bebas dan dapat memunculkan ingatannya kembali.

Wawancara kognitif merupakan teknik yang diciptakan oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman tahun 1992. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi/korban merasa relaks, dan kooperatif. Geiselman menemukan bahwa teknik wawancara kognitif menghasilkan 25-35 % lebih banyak dan akurat dibanding teknik wawancara standar kepolisian. Psikolog forensik dapat melakukan pelatihan teknik investigasi saksi pada polisi.

Dan jangan lupa psikolog forensik juga dapat berperan di Pengadilan.
Peran psikolog forensik dalam peradilan pidana di pengadilan, dapat sebagai saksi ahli, bagi korban (misal kasus KDRT, kasus dengan korban anak-anak seperti perkosaan,dan penculikan anak), dan bagi pelaku dengan permasalahan psikologis (misal Mental retarded, pedophilia, dan psikopat).

Psikolog forensik juga dapat bekerja untuk pengacara dalam memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan kliennya agar tampak meyakinkan. Sebelum persidangan yang sesungguhnya, psikolog merancang kalimat, ekspresi dan gaya yang akan ditampilkan terdakwa agar ia tidak mendapat hukuman yang berat.

Peran psikolog forensik di Lembaga Pemasyarakatan tidak kalah pentingnya.
Psikolog sangat dibutuhkan di Lapas. Banyak kasus psikologi yang terjadi pada narapidana maupun petugas lapas. Misal pada kasus percobaan bunuh diri narapidana tidak tertangani secara baik karena tidak setiap lapas memiliki psikolog. Pemahaman petugas lapas kurang baik terkait dengan rehabilitasi psikologis sehingga mereka seringkali memberikan hukuman dengan tujuan dapat mengurangi perilaku negatif narapidana (seperti berkelahi,  berbohong). Psikolog forensik dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen dan intervensi psikologis pada narapidana.

Guna dapat menjalankan peran sebagai psikolog forensik, seorang psikolog perlu menguasai pengetahuan psikologi dan hukum, serta memiliki ketrampilan sebagai psikolog forensik. Psikologi forensik sebenarnya merupakan perpaduan dari psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi sosial dan psikologi kognitif. Psikolog forensik memiliki keahlian yang lebih spesifik dibanding psikolog umum. Misalnya di Lapas, dibutuhkan kemampuan terapi (psikologi klinis) yang khusus permasalahan kriminal. Di kepolisian dibutuhkan asesmen yang khusus pada individu pelaku kriminal. Dalam penggalian kesaksian dibutuhkan pemahaman psikologi kognitif. Pada penanganan pelaku/korban/saksi anak-anak dibutuhkan pemahaman psikologi perkembangan. Dalam menjelaskan relasi sosial antara hakim, pengacara, saksi, terdakwa dibutuhkan kemampuan psikologi sosial.

Ternyata peran psikolog forensik ini sangat luas sekali bukan? Coba kita tilik kembali perjalanan perkembangan sistem pemidanaan yang pernah berlaku di Indonesia. Mungkin sejarah ini dapat digunakan untuk memposisikan psikolog forensik secara lebih mapan.

Sistem Kepenjaraan (1945 – 1964)
Sejak Indonesia merdeka, sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu diberlakukan sistem Kepenjaraan yang berasal dari Eropah yang dibawa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan Gestichten Reglement (Reglement Penjara) stbl 1917 No. 708. Di dalam sistem Kepenjaraan, tujuan pemidanaan adalah penjeraan. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu, peraturan-peraturan kepenjaraan dibuat keras bahkan sering tidak manusiawi.

Sistem Pemasyarakatan (1964 – 1995)
Di era ini telah diberlakukan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan adalah pembinaan pembimbingan dengan tahapan orientasi, pembinaan dan assimilasi. Tahap orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Tahap pembinaan narapidana, dibina, dan dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana dikemudian hari, apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana diberikan pendidikan agama, keterampilan dan berbagai kegiatan pembinaan lainnya. Tahap assimilasi, dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan apabila telah habis masa pidananya atau bila mendapat pelepasan bersyarat, cuti  menjelang lepas atau pembinaan karena mendapat remisi.

Sistem Pemasyarakatan Baru (1995 – Sekarang)
Walaupun sejak tahun 1964 Indonesia telah menganut sistem pemasyarakatan, namun belum mempunyai dasar hukum. Yang digunakan sebagai dasar hukum dengan beberapa perubahan sejak tahun 1917 adalah Reglemen Penjara, yaitu suatu undang-undang yang sudah tidak layak untuk digunakan karena masih bersumber dari Hukum  Kolonial. Tentu saja hal ini tidak bisa dipertahankan, maka pada tahun 1995 diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan  penyempurnaan dari sistem pemasyarakatan yang masih berbau kolonial. Dalam sistem Pemasyarakatan (baru), tujuannya adalah meningkat- kan kesadaran (counsciousness) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi, motivasi dan self development. Tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri. Sedangkan tahap motivasi diberikan teknik memotivasi diri sendiri bahkan sesame teman lainnya.

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat  diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar  sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab” (Pasal 2  UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan).

Dari uraian di atas terlihat adanya pergeseran sistem pemidanaan dari sistem kepenjaraan ke sistem  pemasyarakatan, kemudian berkembang ke sistem pemasyarakatan (baru). Sebagai konsekuensi dari pergeseran-pergeseran termaksud sudah barang tentu proses pemasyarakatan juga disesuaikan dengan pola pembinaan berdasarkan tujuan pemasyarakatan yang dianut.

Hakikat dan Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan
Secara umum warga binaan  adalah manusia biasa. Ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni Lapas, maka dalam pembinaan mereka harus menerapkan prinsip-prinsip dasar pembinaan. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari empat  komponen Pembina (Harsono, 1995:51), yaitu: (1) Diri sendiri, narapidana itu sendiri; (2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat; (3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga Pemasyarakatan /Rutan dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat; (4) Petugas dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan, Balai Bispa, Hakim, Wasmat, dsb. Keempat komponen “Pembina” tersebut harus memahami  secara benar apa yang menjadi tujuan dari pembinaan Pemasyarakatan.

Tujuan Pembinaan
Dari ketiga sistem pemidanaan seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya adalah sama-sama  mengharapkan agar terpidana tidak lagi mengulangi  perbuatannya selepas menjalani pemidanaan yang sekaligus untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang mungkin diulangi lagi. Tujuan “sistem pemasyarakatan baru” yang berlaku saat ini adalah: meningkatkan kesadaran  (Consciousness) dengan tahap interospeksi, motivasi, dan self  development (pengembangan SDM) dengan orientasi  pembinaan Bottom Up Approach.


Nah, bagaimana dengan komentar anda ? Apakah ada teknik modifikasi perilaku lain untuk narapidana atau anda setuju dengan kekerasan sesuai dengan system penjara terdahulu? Atau anda setuju dengan system pemasyarakatan sekarang yang terkadang tidak membuat jera?


« Edit Terakhir: 09 April 2009, 07:35:43 PM oleh neila » Tercatat
ancok
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Tulisan: 13

« Jawab #2 pada: 27 Maret 2009, 09:58:15 PM »

Mbak Intan, tulisan yang anda posting adalah tulisan yang bagus buat memperkenalkan Psikologi Forensik. Memang bidang Psikologi Forensik ini sangat luas yang menurut saya melibatkan banyak cabang ilmu psikologi. Paling sedikit psikologi kognitif, psikologi klinis, psikologi  abnormal, dan psikologi sosial yang memberikan banyak kontribusi. Kajian psikologi dalam bidang hukum sudah mulai dilakukan. Penelitian Prof. Yusti Probowati lulusan program masterd dan doktor Fak. Psikologi UGM adalah awal dari penelitian katerkaitan psikologi dan hukum di fakultas Psikologi UGM. Semoga makin banyak yang berminat meneliti lebih lanjut. Mas Arief sedang menyelesaikan tesis S2nya di  bidang Psikologi Forensik yang membahas kasus Ryan.

Wass

Djamaludin Ancok
Tercatat
neila
Moderator Global
Anggota Penuh
*****

Karma: +6/-2
Tulisan: 139

« Jawab #3 pada: 27 Maret 2009, 11:17:47 PM »

Intan,
ternyata ada tapi di tempat lain. Ini sudah dipindahkan oleh man Ken (webdeveloper kita) thank yah Ken.

Ternyata tugas psikolog banyak sekali ya dalam kaitannya dengan forensik ini. Saya membayangkan kalau peran itu semua dapat dijalankan dengan tepat, ditambah dengan program-program modifikasi perilaku, para pelaku tindak kejahatan dapat kembali ke jalan yang benar.

Saya ingat selama tiga tahun (2004-2007) bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi dan Center for Health and Social Sciences UGM mendapat dana dari Ford Foundation untuk bekerjasama dengan kepolisian RI melaksanakan program peningkatan keterampilan psikologis (psychological skills training) bagoi para anggota POLRI. Pada waktu itu kita memberikan pelatihan kepada para taruna AKPOL, perwira polisi alumni psikologi, dan para anggota kepolisian lainnya mengenai bagaimana memberikan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat. Goal dari program ini adalah agar para penegak hukum tersebut (anggota POLRI) dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Bukankah building rapport dan komunikasi teraputik merupakan salah satu cara sebelum melakukan intervensi psikologis lainnya?

Tercatat
eni
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 6

« Jawab #4 pada: 30 Maret 2009, 06:47:00 PM »

Proses peradilan pidana membutuhkan informasi dari saksi, korban dan tersangka, karena baik polisi, jaksa maupun hakim tidak melihat sendiri kejadian perkara.
Tetapi polisi, jaksa dan hakim harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Oleh karena itu peran saksi menjadi penting. Dalam konsep psikologi, memori saksi sangat rentan, karena banyak faktor yang menyebabkan informasi menjadi kurang akurat. Dibutuhkan teknik psikologi untuk mengurangi bias informasi yang terjadi. Dua teknik yang biasa digunakan adalah hipnosis dan wawancara kognitif. Untuk dapat melakukan kedua teknik ini dibutuhkan ketrampilan. Disinilah psikologi forensik diperlukan untuk memberikan pelatihan keterampilan tersebut. Teknik ini terutama diperlukan saat penggalian kesaksian awal (di kepolisian), karena pada saat itulah Berita Acara Pemeriksaan disusun.
Hal yang membuat sulit adalah polisi selama ini sudah terbiasa melakukan
interogasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun dan menekan.
Tercatat
Dinik Rusinani
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 14

« Jawab #5 pada: 31 Maret 2009, 07:55:17 PM »

Dalam modifikasi perilaku terkait tindak kriminalitas dan kejahatan dapat juga menggunakan penguatan dan punishment.

Jika seseorang melakukan kejahatan dan akan menerima hukuman maka hal itu lama-lama akan terinternalisasi dalam diri seseorang. Memang bukan hal yang mudah, mengingat banyak pelaku yang telah ditembaktimah panas namun juga tidak kunjung jera. Namun, setidaknya konsekuensi negatif yang diterima minimal menjadi bhan pertimbangan pelaku sebelum bertindak.

Bagi pelaku kriminal, kadang juga akan mengalami apa yang dinamakan dengan stress, untuk itu perlu juga teknik relaksasi untuk mengurangi stress.
 
Tercatat
Zaki Laili
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 11

« Jawab #6 pada: 01 April 2009, 12:55:40 PM »


Intan, thx atas pengenalan psikologi forensik-nya. Ternyata psikologi sangat kaya.
Saya ingat PKMM 2008 lalu, ada satu kelompok yang menerapkan pelatihan untuk mengurangi agresivitas narapidana di bawah umur. Seingat saya program tsb dilakukan di Lapas Anak Kutoarjo. Kalau belum pernah mengetahui hal ini, bisa diskusi dengan Mbak Ika, Mbak Tuti, Mas Buldan (2005), serta Fandi (2006). Tahun ini, adek angkatan kita (Manda Firmansyah ank `07 dkk) juga mencoba melakukan intervensi (sebagai PKMM) terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengurangi kecemasan menjelang  kebebasan para napi agar mereka siap berkecimpung kembali dalam masyarakat. Memang perlu psikolog di lembaga pemasyarakatan dengan job desc menangani para narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya.
UU kita mengenai Pemasyarakatan (Baru) secara konseptual menurut saya cukup bagus (biasanya UU kita memang “indah pada rangkaian kata”). Hanya saja pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan yang dirumuskan? Termasuk diperhatikannya “keluarga” sebagai bagian dari pembinaan. Sedikit kisah, kampung saya terkenal sebagai “kampung maling”, asal mula para buronan polisi kota. Tak jarang maling-ers itu keluar masuk penjara. Mereka tidak lama mendekam di penjara. Mengapa? “Uang jaminan” dari “keluarga”. Keluarga memilih menebus para pelaku kriminal tersebut. Mereka keluar jeruji besi dengan santai dan beberapa waktu kemudian mengulangi perbuatan kriminal mereka. Ditangkap polisi, ditebus sang istri. Begitu seterusnya (seolah siklus kehidupan mereka memang demikian). Bagaimana sebenarnya maksud keluarga sebagai komponen pembinaan dan harus mengetahui tujuan pemasyarakatan? Seperti apakah aplikasinya? Tentu saja modifikasi perilaku terhadap individu akan dapat berjalan sesuai harapan jika memperoleh dukungan sosial, khususnya dari pihak terdekat- yakni keluarga bukan? 
 :)
Tercatat
Mochammad Said
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Pria
Tulisan: 4

« Jawab #7 pada: 06 April 2009, 07:34:49 PM »

hello Mbak.menarik sekali topik yang Mbak bahas.aku jadi penasaran nih pingin baca tulisan Mbak.aku kopi dulu ya tulisan Mbak buat aku baca. lumayan buat tambahan wawasan.semoga berguna. :)
Tercatat
ancok
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Tulisan: 13

« Jawab #8 pada: 10 April 2009, 08:36:01 AM »

Sekadar tambahan informasi untuk mahasiswa yang ingin mempelajari psikologi forensik Fakultas Psikologi mempunyai buku-buku yang membahas hal-hal yang terkait dengan psikologi forensik:

1. Psychology Applied to Law (2004) karangan Mark Costanzo.
2. Psychology and Law (2003) karangan Amina Memon, dkk.
3. Forensic Psychology (2005) karangan Lawrence S. Wrightsman & Solomon M. Fulero.
4. Introduction to Forensic Psychology (2003). Karangan Bruce A. Arrigo.
5. Criminal Psychology and Forensic Technology (2001), karangan Grover Maurice Godwin, dkk.

Buku-buku itu ada di Fakultas Psikologi, UGM.

Wass

Djamaludin Ancok
« Edit Terakhir: 10 April 2009, 02:59:04 PM oleh neila » Tercatat
ancok
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Tulisan: 13

« Jawab #9 pada: 10 April 2009, 08:58:48 AM »

Berikut ada tulisan saya dalam buku Nuansa Psikologi Pembangunan. Artikel ini berjudul Aspek Psikologis yang Berpengaruh dalam Kebenaran Kesaksian. Semoga semakin mendorong mahasiswa yang akan mempelajari Psikologi Forensik ini.


Salah satu bagian dari proses peradilan adalah upaya untuk mengumpulkan informasi bahwa suatu tindak kejahatan memang didukung oleh bukti yang cukup. Dengan adanya bukti tersebut si hakim akan mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Salah satu sumber informasi yang dibutuhkan dalm proses peradilan adalah saksi (eyewitness). Informasi yang diberikan oleh saksi sangat penting kedudukannya dalam proses peradilan. Apakah seorang terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, sangat ditentukan sejauh mana persepsi si hakim terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi, yakni apakah saksi dapat dipercaya atau tidak.

Oleh karena saksi adalah manusia biasa, maka banyak hal yang mempengaruhi kesesuaian antara kesaksian yang diberikan dan fakta yang sebenarnya terjadi. Ketidaksesuaian ini bersumber pada tiga hal, yakni (a) keterbatasan kemampuan otak si saksi dalam mengolah, merekam, dan mengingat informasi, (b) bias yang terjadi dalam persepsi hakim di dalam menilai kebenaran kesaksian, dan (c) cara penggalian informasi di ruang pengadilan. Ketiga sumber kesalahan dalam kesaksian ini akan dibahas secara ringkas dalam tulisan ini.

Tujuan penyampaian masalah ini adalah untuk memberikan pengetahuan bahwa banyak aspek non-hukum yang ikut terlibat di dalam proses peradilan. Tanpa melihat aspek non-hukum ini akan sangat besar kemungkinan terjadi hal yang sangat fatal, seperti Kasus Sengkon dan Karta, yaitu orang yang tidak bersalah dihukum sedangkan yang bersalah tidak diapa-apakan. Kalau terjadi hal yang demikian, sangat besar penderitaan mereka yang tidak bersalah. Tidak hanya mereka yang dirugikan, tetapi juga keluarga dan sanak familinya. Tentu saja kerugian yang telah menimbulkan korban ketidakadilan.

Amat disayangkan sejauh ini penelitian tentang aspek non-hukum di dalam proses peradilan di Indonesia kurang dilakukan. Selanjutnya bagaimana dengan kesaksian? Apa saja faktor yang dapat merpengaruhi dalam kesaksian?.

Di saat suatu tindak kejahatan terjadi, banyak sekali informasi yang masuk ke dalam otak seorang saksi. Tidak hanya perbuatan si pelaku kejahatan saja yang dilihat, tetapi faktor lain, seperti suasana di sekeliling tempat kejadian, ikut pula masuk ke dalam otak. Informasi yang datang begitu banyak tidak seluruhnya direkam oleh saksi. Hanya sebagian kecil saja yang dimasukkan ke dalam ingatan.

Manusia melakukan seleksi terhadap rangsangan yang masuk ke otaknya. Informasi yang akan dimasukkan ke dalam ingatan ditentukan oleh banyak hal. Beberapa hal yang ikut memperhatikan kejadian secara penuh, faktor motivasi, faktor kepribadian, pengenalan terhadap pelaku dan situsi, dan faktor emosi.

Primary and recency. Apa-apa yang direkam dengan kuat di dalam ingatan adalah apa-apa yang terjadi di awal dan di akhir suatu kejadian, sedangkan yang  di tengah-tengah kurang mendapat perhatian memori. Ingatan yang kuat terhadap hal-hal yang terjadi di awal kejadian disebut sebagai efek awal (primacy effect). Sedangkan ingatan yang kuat terhadap hal-hal di akhir suatu peristiwa disebut efek akhir (recency effect). Sejauh mana hal-hal yang terekam itu dapat bertahan lama dalam ingatan sangat ditentukan oleh kurun waktu antara terjadinya peristiwa dan saat peristiwa tersebut harus diingat kembali. Semakin lama kurun waktu tersebut maka makin besar kemungkinan orang untuk lupa dengan bagian-bagian dari suatu peristiwa. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa daya ingat terhadap detail suatu peristiwa menjadi menurun setelah kurun waktu dua minggu (Bahrick & Bahrick, 1964).

Faktor Stres. Kejadian yang mengerikan, seperti peristiwa pembunuhan, adalah suatu hal yang menimbulkan stres bagi orang yang menyaksikannya. Beberapa penelitian tentang pengaruh stres terhadap kemampuan mengingat suatu kejadian, menunjukkan bahwa stres yang terlalu besar menyebabkan ketepatan orang didalam mengingat suatu peristiwa menjadi berkurang dratis. Faktor kengerian ini telah menjadi sumber penghalang mental (mental blocking) yang meyebabkan orang tidak mengingat dan merekam kedalam otak apa-apa yang sebenarnya terjadi.

Tidak memperhatikan kejadian secara penuh. Selain masalah mental blocking, kemungkinan orang tidak dapat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi disebabkan oleh karena orang tidak melihat semua peristiwa secara utuh. Misalnya, karena ketakutan, orang berihtiar untuk melarikan diri dari tempat kejadian sehingga tidak berkonsentrasi untuk melihat semua kejadian.

Faktor motivasi. Kesan yang direkam didalam otak setelah seseorang menyaksikan suatu kejadian dipengaruhi oleh motivasi seseorang. Apa yang dimaksud dengan motivasi disini adalah keinginan dan harapan yang hadir di dalam pikiran seseorang di saat menyaksikan peristiwa. Sebagai contoh, seseorang yang bertugas sebagai penjaga keamanan seringkali melihat sesuatu dari segi keamanan. Sehingga insiden kecil yang terjadi dilihat sebagai upaya untuk mengacau keamanan.

Faktor kepribadian. Ciri kepribadian seseorang berpengaruh terhadap hasil persepsi suatu kejadian. Misalnya seseorang yang mempunyai problem yang menyangkut interaksi beberapa manusia, maka interpretasinya terhadap kejadian akan lebih diwarnai oleh pandangan agresif (ingin menyakiti seseorang) dan kurang peka terhadap aspek yang sifatnya akomodatif (saling menolong).

Pengenalan terhadap pelaku dan situsasi. Ketepaatan didalam melaporkan suatu kejadian sangat ditentukan oleh pengenalan terhadap si pelaku dan situasi ditempat kejadian. Seseorang yang sudah pernah melihat pelaku dan sudah terbiasa dengan tempat kejadian akan lebih baik daya tangkap pikirannya dalam merekam kejadian. Bila pelaku dan situasi sangat asing bagi si saksi, maka proses rekaman kesan peristiwa menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya kesalahan (error) semakin besar.

Faktor emosi. Bila seorang korban yang dalam suasana emosi (semisalnya kebencian atau ketakutan yang amat kuat karena kasus perkosaan) dimintakan untuk mengidentifikasi pemerkosa dengan menunjuk si pelaku melalui foto atau dengan melihat langsung beberapa orang yang diduga sebagai pelaku, seringkali si korban keliru menunjuk pemerkosa yang sebenarnya. Suasana emosi yang amat kuat ini mengganggu kemampuan ingatannya untuk mengenali si pelaku.

Bias Hakim di dalam Menilai Kesaksiannya.
Di mata hukum, kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang sehat jiwanya dan sudah mengangkat sumpah dapat dipercaya keabsahannya. Namun demikian ada faktor non-hukum yang terlibat di dalam penilaian terhadap suatu kesaksian.

Kesaksian yang diberikan oleh seseorang apakah dapat dipercaya atau tidak oleh para majelis hakim sangat tergantung pada persepsi hakim terhadap para saksi. Bila hakim melihat saksi sebagai seseorang yang dapat dipercaya, maka kesaksian yang dia berikan akan dijadikan untuk memutuskan perkara.

Dalam beberapa penelitian ternyata banyak faktor non-hukum yang terlibat di dalam menilai keabsahan suatu kesaksian. Faktor tersebut adalah jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, ketampanan dan perilaku di ruang pengadilan, dan usia si saksi.

Jenis kelamin saksi. Hukum tidak membedakan antara kesaksian yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia ternyata memberikan penilaian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Widgery (1974) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi wanita lebih dipercaya daripada kesaksian yang diberikan oleh saksi laki-laki.

Suku bangsa (etnik). Bias di dalam menilai kesaksian yang diberikan dipengaruhi oleh adanya persamaan suku. Bila si hakim dan si saksi memiliki kesamaan latar belakang etnik sangat besar kemungkinan kesaksian akan lebih dipercaya (Aronson & Golden, 1962).

Status sosial ekonomi. Walaupun kesaksian harus dinilai dari segi apa yang disampaikan oleh saksi, namun ternyata status ekonomi si saksi ikut menentukan tingkat kepercayaan pada kesaksian. Status sosial ekonomi terlihat dari pekerjaan, cara berpakaian, dan cara berbicara. Ada hubungan yang positif antara status sosial ekonomi dan tingkat kepercayaan pada kesaksian. Semakin tinggi status sosial ekonomi semakin tinggi kepercayaan pada kesaksian yang diberikan (Erickson et al, 1978).

Ketampanan dan perilaku di ruang sidang. Kecantikan dan ketampanan si saksi ternyata mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh orang yang rupanya menarik akan lebih dipercaya jika dibandingkan dengan kesaksian yang dismpaikan oleh orang yang tidak menarik. Thornton (1977) melaporkan bahwa korban yang rupanya menarik di dalam memberikan kesaksian lebih dipercaya.

Selain itu cara bicara dan kontak mata ikut menentukan kredibilitas kesaksian. Kesaksian yang disampaikan dengan terburu-buru atau terlalu diatur kurang dipercaya jika dibandingkan dengan kesaksian yang disampaikan secara normal (Bowers, 1965).

Usia. Hasil penelitian umumnya belum bisa memberikan kepastian apakah usia saksi ikut mempengaruhi terhadap kepercayaan pada kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh anak-anak di bawah tujuh sampai usia remaja berkecenderungan untuk lebih dipercaya, karena anak-anak dianggap lebih murni pemikirannya. Orang tua (bukan yang sudah pikun) lebih dipercaya daripada orang yang dewasa.

Cara Penggalian Informasi di Ruang Sidang.
Cara  penggalian informasi dari si saksi yang dilakukan oleh jaksa maupun pihak lain akan menentukan hasil kesaksian. Pertanyaan yang menuntun (leading queations) berkecenderungan untuk disetujui oleh saksi. Kesaksian sebaiknya tidak dituntun. Memberikan kesempatan untuk menceritakan apa-apa yang diingatnya tanpa suatu tuntunan yang berlebih-lebihan akan lebih menignkatkan ketepatan kesaksian.
Selain itu tidak jarang terjadi di dalam menunutn kesaksian seorang jaksa menggunakan kata-kata yang menimbulkan bias. Misalnya, di dalam kasus tabrakan, pertanyaan jaksa:
1.   Apakah mobil terdakwa menyenggol si korban?
2.   Apakah mobil terdakwa menyerempet si korban?
3.   Apakah mobil terdakwa menyambar si korban?
Pertanyaan di atas memberikan kesan yang berbeda tentang kecepatan mobil si terdakwa. Pada pertanyaan pertama terasa mobil berjalan lambat, sedangkan pada pertanyaan ketiga terasa mobil berjalan sangat cepat. Kesaksian yang diberikan akan mengakibatkan hukuman yang berbeda walaupun kejadiannya sama.

Jelas sekali bahwa aspek psikologis yang meliputi seorang saksi hanyalah sebagian dari aspek non-hukum. Aspek serupa juga bisa terjadi pada hakim, jaksa dan pembela.•


Catatan: Tulisan ini bersumber dari buku Nuansa Psikologi Pembangunan (Karangan Djamaludin Ancok, terbitan Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 1996)
« Edit Terakhir: 10 April 2009, 03:07:21 PM oleh neila » Tercatat
Dinik Rusinani
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 14

« Jawab #10 pada: 15 April 2009, 01:23:41 PM »

Menarik sekali perbincangan terkait dengan psikologi forensik dlam hukum.

Dari tulisan yang saya kutip di jane1909.wordpress.com, bahwa masalah-masalah masalah-masalah mengenai kejahatan di Indonesia sendiri yang merupakan sebuah trend dan bukan karena kondisi psikopatologis dari pelakunya,sebut saja kasus mutilasi yang meningkat seiring mencuatnya kasus mutilasi oleh ryan. Imitation effect atau peniruan tersebut dilakukan oleh orang lain yang ’terinspirasi’ oleh kasus mutilasi yang dilakukan oleh ryan. Bahkan mereka bisa belajar dari pelaku mutilasi terdahulu dalam melakukan penghilangan jejak (Erlangga, 2008, dalam Shiddieqy, 2008).

 :)Masih mengutip dalam jane1909.wordpress.com, Sebenarnya antara dunia psikologi dan dunia hukum melmiliki sebuah irisan antara lembaga, subjek, dan metodologi yang digunakan, yaitu bagaimana membantu dunia hukum dalam rangka pencapaian keadilan hukum. Namun, terdapat pula perbedaan-perbedaan mendasar antara dunia psikologi dan dunia hukum. Pertama, Psikologi dan hukum memiliki perbedaan cara pandang mengenai manusia itu sendiri. Para penegak hukum seperti polisi, pengacara, hakim, maupun dosen hukum, terlatih untuk melihat manusia secara berbeda seperti cara pandang psikologi melihat manusia. Kedua, masalah value atau nilai yang dianut oleh kedua bidang tersebut juga menjadi perbedaan. Nilai yang dianut oleh bidang hukum adalah moralitas, nilai sosial, kontrol sosial, efisiensi, dan expediency (sebagaimana sesuatu seharusnya terjadi, atau keadaan yang menguntungkan). Selain itu sering kali disebutkan bahwa bidang hukum bekerja bedasarkan azas yurisprudensi. Sementara itu berbanding terbalik dengan nilai yang dianut oleh bidang psikologi, yaitu pengetahuan dan kebenaran. Sehingga bisa dikatakan bahwa dunia psikologi ’bebas’ nilai karena bekerja berdasarkan kebenaran, data yang ada, serta pengetahuan. Ketiga, bidang hukum dalam pekerjaannya terkait dengan nilai yang dianutnya serta azas yurisprudensi kemudian bekerja untuk mencari keadilan dari sebuah kasus atau keadaan. Sementara bidang psikologi terkait dengan data-data yang ada bekerja mencari kebenaran, terlepas dari adil atau tidak adilnya sebuah permasalahan. Keempat, dalam membuat keputusan, bidang psikologi menunjukkan adanya reliabilitas dan replikabilitas (dari investigasi yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang sama atau serupa) yang mereka dapat dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sementara bidang hukum dalam membuat putusan lebih menggunakan intuisi serta pengalaman-pengalaman terdahulu dalam menangani kasus-kasus serupa atau sejenis. Kelima adalah bahwa bidang hukum bekerja berdasarkan prinsip umu-khusus, dimana mereka bekerja dari prinsip-prinsip umum (UU, hukum yang berlaku, dll) baru kemudian menghasilkan sebuah putusan. Sementara sebaliknya, bidang psikologi bekerja berdasarkan prinsip khusus-umum, dimana mereka bekerja dari data serta kasus-kasus yang ada baru kemudian diambil sebuah kesimpulan atau putusan. Terakhir adalah bahwa dalam bidang hukum mereka menekankan pada advokasi atau pembelaan, sementara bidang psikologi menekankan pada objektifitas. Maksudnya adalah bahwa dalam bidang hukum terdapat advokasi atau pembelaan terhadap tersangka atau terhadap hasil putusan, sehingga dapat menyatakan naik banding atau peninjauan kembali, sementara objektifitas adalah sebuah keadaan yang sudah sebagaimana mustinya, jika bersalah sepatutnya dihukum.

Aplikasi psikologi Forensik terhadap masalah hukum baik di pengadilan atau kepolisisan masih sangat terbatas, semoga dengan brerkembangnya waktu prospek pun terus meningkat. Semoga...
Tercatat
intan yaniar saputri
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 3

« Jawab #11 pada: 28 April 2009, 05:45:48 PM »

Ini terdapat kasus teranyar di Sleman Yogyakarta....anak kecil ditahan bercampur dengan orang dewasa, 2 hari pertama, dianiaya oleh sesama tahanan. penangguhan penahanan ditolak oleh jaksa. kasusnya adalah pencurian tape mobil... besok rabu insyaALLAH sidang perdana di PN Sleman any comment or support?

mungkin...: .1. pelaku pencurian harus ditindak tegas sesuai hukum,,,,2. Hukum Formil untuk Kasus Anak Nakal harus sesuai UU Pengadilan Anak,,,,3. Pelaku penganiayaan harus ditindak tegas sesuai hukum,,,4. Aparat Penegak Hukum yang menangani kasus Anak Nakal harus bertindak semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan si Anak,,,, Tapi tentunya kita harus merunut dulu,mengapa si anak mencuri(motf) dan bagaimana ia di besarkan(lingkungan,budaya,pola asuh,dlll).......
Tercatat
Joice07
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Wanita
Tulisan: 1

« Jawab #12 pada: 29 April 2009, 03:39:51 PM »

sebenarnya di Indonesia sendiri Psikologi kriminal belum terlalu booming, namun dengan adanya kasus mutilasi yang semakin marak (contohnya Ryan dkk) membuat aparat hukum menyadari akan pentingnya peran seorang psikolog untuk mengungkap motif dari kasus-kasus tersebut.
Ryan sendiri yang dilingkungan sosialnya dikenal sebagai seorang yang santun ternyata tega melakukan pembunuhan yang mengerikan...sangat menakutkan jika kita berinteraksi langsung dengan orang tersebut....
hmm...sepertinya psikologi forensik akan semakin banyak peminatnya yang penasaran dengan cara-cara pengugkapan fakta-fakta dari kasus-kasus tersebut.....
Gud luck aj d... ;)
Tercatat
Adhitya Nur Wicaksana
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Pria
Tulisan: 5

« Jawab #13 pada: 20 Agustus 2009, 02:22:29 PM »

Adakah yang bisa menjelaskan mengenai asesement, penulisan laporan dan wawancara diagnostic dalam psikologi forensik? Terima kasih.
Tercatat
galih
Pendatang
*

Karma: +0/-0
Jenis kelamin: Pria
Tulisan: 2

« Jawab #14 pada: 15 Maret 2010, 01:50:35 AM »

Sungguh ini bahasan yang sangat menarik dan beri saya beberapa waktu untuk baca mulai awal...

Untuk diskusi lebih lanjut dan sekalian promosi kegiatan,
Kami dari departemen Akademi&Profesi LM Psikologi akan mengadakan diskusi dengan tema yang hampir sama dan bersinggungan
Ceker of The Day (Cerita Keren Hari ini)...Rabu,24 Maret 2010
Di G-100 jam 15.30-18.00
Tema yang diangkat adalah Lapas Anak: Disinilah Aku Berkembang
MEnghadirkan :
Ibu Dani Krisnawati, S.H., M.Hum., Pakar hukum Perlindungan Anak Fak Hukum UGM
Ibu Edilburga Wulan Saptandari, M.Psi. Fakultas Psikologi UGM(sedang dalam konfirmasi)
Mantan Napi Remaja
GRATIS DAN DIJAMIN DAPAT BANYAK ILMU
Diskusi yang kami kemas dengan konsep talkshow ini memang dilatar belakangi tentang fenomena kehidupan anak dan remaja di Lapas. Saya masih ingat saat Menkumham Patrialis Akbar kaget saat mengetahui bahwa 5000 lebih anak dan remaja di tahan di Lapas Tangerang. Lebih dekat lagi dari kita, ada lapas anak di Kutoarjo. Kebetulan kami juga pernah berdiskusi dengan teman2 yang telah melakukan PKM di Lapas anak Kutoarjo, yang ternyata kehidupan disana benar2 seperti penjara dan tidak layak untuk anak. Tembok yang tebal dan pengap, teralis besi, ruangan sempit untuk beberapa anak sekaligus. Kasus terbaru soal anak yang ditahan dicampur denga orang dewasa dan mengalami penganiayaan di dalam lapas. Apakah seperti ini hukum di Indonesia? Yang menjadi pertanyaan adalah seperti apa sih konsep Lapas Anak dan Remaja yang semestinya? Ya secara hukum sesuai dengan hukum perlindungan anak, dan secara psikologi juga sesuai dengan tugas perkembangannya.
Harapannya Bapak Ibu Dosen bisa ikut hadir, dan seluruh civitas Psikologi UGM juga turut hadir dan meramaikan acara ini. Diskusi lintas kepakaran ini semoga bisa menjadi pembelajaran yang komprehensif dan tidak hanya satu sudut pandang yang terlibat. Dan semoga bisa menjadi paket diskusi mengenai Psikologi di bidang Hukum, Psikologi Forensik, psikologi Sosial, Kriminologi dan lain sebagainya.
Mengundang anda yang hadir di forum ini untuk juga hadir di acara kami.
Terima kasih, waiting for your coming ;D
Info kegiatan Ceker: Galih 085646300256

« Edit Terakhir: 16 Maret 2010, 12:51:34 PM oleh galih » Tercatat
Halaman: [1] Cetak 
« sebelumnya berikutnya »
 

'SMF 2.0.5 | SMF © 2013, Simple Machines'
Dipersembahkan oleh Fakultas Psikologi UGM